JAWA TENGAH — Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Rofyanto Kurniawan, mengonfirmasi bahwa postur fiskal tahun depan, termasuk angka defisit, belum final. Pemerintah masih mematangkan sejumlah asumsi dan komponen belanja sebelum dokumen tersebut diserahkan ke legislatif.
"Nanti akan disampaikan Bapak Presiden pada saat penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN tanggal 14 Agustus," ujar Rofyanto dalam Forum Konsultasi Publik RUU APBN 2027 secara daring, Kamis (6/8/2026).
Pertumbuhan Kuartal II Jadi Modal Awal
Meski menutup angka defisit, pemerintah membuka data makro terbaru sebagai pijakan penyusunan anggaran. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada kuartal II 2026, naik dibanding periode sama tahun sebelumnya yang sebesar 5,12 persen.
Kementerian Keuangan menyebut penguatan berasal dari investasi dan konsumsi rumah tangga yang mulai menunjukkan tren positif sepanjang tahun ini. Berbagai kebijakan penopang daya beli masyarakat dinilai turut berkontribusi menjaga ritme pertumbuhan di tengah tekanan global.
Ketidakpastian Global Bayangi Asumsi Fiskal
Kendati optimistis, pemerintah mengingatkan risiko eksternal masih tinggi. Perlambatan ekonomi dunia, ketegangan geopolitik, dan fluktuasi pasar keuangan internasional menjadi faktor yang diperhitungkan dalam menyusun asumsi dasar ekonomi makro 2027.
Rofyanto menegaskan arah kebijakan fiskal tahun depan tetap difokuskan pada keseimbangan tiga hal: kebutuhan belanja negara, pembiayaan program prioritas, dan keberlanjutan fiskal jangka menengah. APBN 2027 dirancang sebagai instrumen stabilisasi, bukan sekadar alat belanja rutin.
Yang Ditunggu Pelaku Pasar dan DPR
Keputusan menahan publikasi angka defisit menjadi perhatian pelaku pasar yang selama ini menjadikan postur fiskal sebagai sinyal awal arah kebijakan ekonomi. Biasanya, indikator seperti rasio defisit terhadap PDB dan target penerimaan perpajakan mulai dibocorkan sebelum dokumen resmi diserahkan ke DPR.
Di sisi lain, anggota DPR baru akan menerima dokumen lengkap RAPBN 2027 pada saat penyampaian pidato presiden. Pembahasan tingkat panitia kerja akan berlangsung setelahnya, dengan tenggat pengesahan APBN biasanya jatuh pada akhir September atau awal Oktober.
Pemerintah sendiri belum memberikan sinyal apakah defisit tahun depan akan melebar atau menyempit dibandingkan target 2026. Yang pasti, ruang fiskal tetap dijaga agar program prioritas nasional berjalan tanpa mengorbankan stabilitas utang pemerintah.
