SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak akan berhasil tanpa keterlibatan aktif masyarakat. Menurutnya, persoalan ini merupakan tanggung jawab kolektif, bukan sekadar tugas dinas terkait atau pemerintah daerah.
"Yang paling pokok adalah kesadaran. Makanya, kegiatan ini menjadi momentum yang sangat baik. Saya setuju, nanti kita dukung," kata Luthfi dalam siaran pers yang diterima redaksi, Selasa (11/8/2026).
RDF di Cilacap dan Banyumas Jadi Contoh Penanganan Terpadu
Luthfi memaparkan, sejumlah daerah di Jawa Tengah sebenarnya telah memiliki metode penanganan sampah yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan wilayah masing-masing. Salah satu yang ia soroti adalah pengembangan refuse-derived fuel (RDF) yang sudah berjalan di Cilacap dan Banyumas.
Ia mendorong daerah-daerah lain untuk memperkuat pengelolaan sampah secara terpadu, tidak hanya mengandalkan tempat pemrosesan akhir (TPA). Menurutnya, teknologi seperti RDF bisa menjadi solusi mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPA sekaligus menghasilkan energi alternatif.
Bagaimana WCD Jateng Menjaga Gerakan agar Tidak Berhenti di Satu Momen?
Luthfi berharap gerakan WCD tidak berhenti pada kegiatan bersih-bersih yang hanya dilakukan satu hari. Ia menginginkan aksi ini berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak daerah dengan melibatkan bupati, wali kota, serta seluruh pemangku kepentingan.
Rangkaian WCD tahun kedelapan ini akan digelar pada 17 Agustus hingga 28 Oktober 2026. Kegiatan tersebut mengangkat tema "Bebersih Pemuda-Pemudi untuk Memerdekakan Sampah".
Leader WCD Jawa Tengah, Septiany Punti Dewi, mengungkapkan bahwa Jawa Tengah konsisten mencatatkan diri sebagai provinsi dengan jumlah relawan terbanyak secara nasional. Capaian ini disebutnya tidak lepas dari dukungan pemerintah, dinas lingkungan hidup, komunitas, relawan, hingga masyarakat.
Zero Waste School di Kudus dan Capaian Kampus Menuju Bebas Sampah
Koordinator Program WCD Jawa Tengah, Purnawirawan, memaparkan salah satu program yang tengah berjalan adalah Zero Waste School atau Sekolah Bebas Sampah di Kabupaten Kudus. Program ini menyasar para guru agar mampu memberi contoh langsung kepada anak didiknya.
"Sekolah sebagai tempat pembelajaran perlu menanamkan kesadaran kepada peserta didik. Harapannya, kebiasaan tersebut kemudian diterapkan di rumah," ujarnya.
WCD Jawa Tengah juga telah mendampingi penerapan program zero waste di salah satu perguruan tinggi. Pada 2024, residu yang dibuang kampus tersebut berhasil ditekan hingga sekitar 10 persen dari total sampah. Sampah bernilai ekonomi dijual, dan hasilnya digunakan untuk membantu pemberian beasiswa kepada mahasiswa. Pada 2025, kampus tersebut disebut telah mencapai zero waste.
Tantangan Pola Pikir dan Pentingnya Regulasi
Purnawirawan menyebut tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah adalah pola pikir sebagian masyarakat yang menganggap persoalan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena itu, edukasi berkelanjutan dinilai harus diperkuat.
Selain edukasi, penerapan regulasi dan sanksi juga dinilai perlu diperkuat. Dengan begitu, masyarakat terdorong untuk bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan sejak dari sumbernya.
Melalui audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah, pihak WCD berharap dukungan terhadap gerakan tersebut dapat diperluas, tidak hanya dari sisi anggaran tetapi juga kebijakan yang memudahkan gerakan komunitas di akar rumput.
